konversi lahan

Lahan Pertanian Itu Kini Berubah Menjadi Padang Golf

Alih fungsi lahan pertanian dan persawahan terus terjadi di Sulawesi Selatan. Sedikitnya sekitar 350 hektar lahan pertanian produktif milik masyarakat petani di empat desa masing-masing Desa Pallantikang, Desa Pattalassang, Desa Panaikang serta Desa Paccelekang Kecamatan Pallantikang Kabupaten Gowa akan di konversikan menjadi Padang Golf bertaraf Internasional. Namun sangat di sayangkan bahwa kawasan yang telah dibangun padang golf itu berada dalam kawasan irigasi teknis yang di gunakan oleh para petani dalam mengairi lahan pertanian dan sawah milik petani di sekitarnya. Sangat menyedihkan memang ketika melihat fenomena alih fungsi lahan yang terbilang kontroversi. Sebagai orang yang aktif di lembaga swadaya masyakarat dalam bidang pertanian tentunya saya melihat permasalahan ini sebagai sebuah ketimpangan yang sangat besar telah di lakukan oleh pemerintah setempat. Padahal penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disahkan pada 14 Oktober 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sangat jelas memberikan implikasi serius bagi nasib lahan pertanian pangan di Indonesia.

Sangat jelas isi dalam undang-undang tersebut terkait fakta temuan saya di lapangan seputar alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten Gowa. Seperti yang di paparkan oleh salah seorang petani binaan dari LSM Petani Center yang bernama lengkap Abdul Rasyid yang lebih akrab disapa Daeng Unjung, Bahwa fenomena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian yang terjadi di empat desa di Kecamatan Pallantikang tersebut di sebabkan oleh berbagai tekanan yang ada, terutama terkait dengan daya tarik nilai ekonomi lahan nonpertanian menjadi kawasan komersial bisnis, sehingga lahan pertanian menjadi makin ter-alihfungsikan. Daeng Unjung menambahkan belum lagi jika di lakukan klarifikasi di lapangan bahwa pengambil alihan lahan para petani yang kemudian di fungsikan sebagai padang golf adalah semakin menyengsarakan para petani yang selama ini hanya bergantung pada usaha pertanian yakni dengan menggarap lahan mereka untuk bercocok tanam. Mereka lakukan itu untuk melangsungkan hidup mereka sekaligus memenuhi kebutuhan keluarganya.

Begitu pula yang di alami beberapa petani di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa ini yang bernama Daeng Esa dan Daeng Siama, begitu panggilan akrab mereka. Dalam kunjungan lapangan ini saya ditemani oleh Daeng Unjung yang kebetulan salah seorang Ketua Gapoktan di Desa Pallantikang ini mempertemukan saya dengan rekannya sesama petani yakni Daeng Esa dan Daeng Siama tersebut. Mereka bertiga ini adalah anggota dari kelompok tani “sikatutui” yang dikenal sangat kritis. Kebetulan yang mengalami persis alih fungsi lahan di Desa itu salah satunya adalah Daeng Esa, karena semua tanahnya yang selama ini ia gunakan untuk bertani telah di ambil oleh pemerintah untuk di jadikan kawasan padang golf. Daeng Esa bercerita banyak seputar pembebasan tanahnya itu, ia sebenarnya berat untuk melepas tanah tersebut. Dikarenakan harganya yang masih sangat rendah sesuai dengan nilai objek pajak yang ada saat itu. Namun, terlepas dari masalah harga tanah, Daeng Esa juga menjadi takut karena ada dari pihak-pihak yang mengatakan bahwa kalau Ia tidak melepas tanahnya maka dirinya akan berurusan di pengadilan. Akhirnya, tanpa pikir panjang lagi terpaksa Daeng Esa melepas tanah miliknya semua, tanpa ada lagi yang tersisa sama sekali. Padahal tanah tersebut menurut pengakuannya, dari situ ia menghidupi keluarganya. Dan yang paling menyedihkan lagi, saat ini Daeng Esa terpaksa menyewa lahan untuk bercocok tanam demi melangsungkan hidupnya bersama keluarganya.

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2010/08/11/lahan-produktif-itu-kini-berubah-menjadi-padang-golf-222301.html

PENGORGANISASIAN DANPENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM)

                                                        TUGAS

ASPEK SOSIAL DALAM PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN DANPENGEMBANGAN MASYARAKAT (PPM)

DOSEN          :           LASTI YOSSI HASTINI, ST

OLEH             :

1.      MERY MONICA (1410015311002)

2.      FERNANDITO PUTRA D (1410015311016)

3.      FIKRI AULIA  (14100153110 )

4.      M FAISAL ARIF (1410015311)

5.      DICKY FERDIAN (1410015311)

6.      TAUFIK HIDAYAT (1410015311014)

7.      INDIRA PRAYUDITA (1410015311)

8.      BAGAS GIAR PRATAMA (1410015311)

9.      RICKY TAWEMA M (1410015311)

10.  ILHAM MULYAWAN (1410015311)

11.  RARA AYU RKD (1410015311)

12.  OKTI PRATIWI S  (1410015311001)

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

                                                      2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM)”.

Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Aspek Sosisial dalam Perencanaan Universitas Bung hatta.

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada  Ibu Lasti Yossi Hastini, S.T yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Padang , 08 April 2015

Tim Penulis,

                                                                                              

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang........................................................................................................ 1

    1.2 Rumusan Masalah................................................................................................... 2

    1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan................................................................................ 2

    1.4 Metode Penulisan.................................................................................................... 2

    1.5 Sistematika Penulisan.............................................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN................................................................................................. 4

2.1  Pengertian PPM

2.2  Tujuan PPM

2.3   Fungsi PPM

2.4   Prinsip-prinsip dalam PPM

2.5   Perspektif PPM

2.6   Model

2.7   Bias PPM

BAB III PENUTUP......................................................................................................... 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM) atau community organization or comunity development (COCD)  merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.Sebagai suatu kegiatan kolektif,  PPM  melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang saling bekerja sama mulai dari perancangan, pelaksanaan, samapai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut.

PPM sangat memperhatikan keterpaduan antara sistem klien dengan lingkungannya.Sistem klien bisa bervariasi, mulai dari individu, keluarga, RT, tempat kerja, rumah sakit dll.Dalam PPM, pekerja sosial menempatkan masayarakat sebagai sistem klien dan sistem lingkungan sekaligus.Karenanya pengetahuan dan ketrampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial yang akan terlibat dalam PPM meliputi pengetahuan tentang masyarakat, organisasi sosial, perkembangan, perilaku manusia, dinamika kelompok, program sosial dan pemasaran sosial.

1.2  Rumusan masalah

1.   Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat?

2.   Apa tujuan dari PPM?

3.   Apa fungsi dari PPM?

4.   Prinsip apa saja yang ada dalam PPM?

5.   Perspektif apa saja yang ada dalam PPM?

6.   Model apa saja yang ada dalam PPM?

7.   Bias apa saja yang ada dalam PPM?

1.3    Tujuan dan manfaat penulisan

Tujuan dan manfaat penulisan ini ialah untuk memenuhi tugas matakuliah Aspek Sosial dalam Perencanaan dan untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan  pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM) atau community organization or community development (COCD).

1.4    Metode Penulisan

Penulis memakai metode studi literatur dan kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media lain seperti, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet.

1.5    Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Makalah ini adalah :

BAB I                         PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II            ISI

Berisikan mengenai pembahasan tentang Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yaitu pengertian PPM, tujuan dan fungsi PPM, Perspektif  yang ada dalam PPM, Model yang ada dalam PPM dan Bias yang ada dalam PPM.

BAB III          PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958).

Community Work adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Twevetrees, 1993).

Masyarakat dalam konteks pengembangan dan pengorganisasian, diartikan sebagai sebuah ‘tempat bersama’ yakni sebuah wilayah geografi yang sama (Mayo, 1998), misalnya RT,RW,kampung di pedesaan, perumahan di perkotaan.

Menurut Murray G. Ross, PPM adalah suatu proses ketika suatu masayarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam ataupun dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan prakti-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.       Yang dimaksud istilah ”proses” adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat.Berbagai proses dapat ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan.Dalam kaitan ini proses dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agarb berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagi akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.

b.      Istilah “masyarakat” menunjukkan dua macam pengelompokkan orang, yaitu:

Keseluruahan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: desa, kota, propinsi, negara atau dunia.pada umumnya PPM dilaksanakan di daerah geografis yang sempit, tetapi juga dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih luas.

Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya di bidang: kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, lingkungan dll.

c.       Proses “ menetukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan” berarti, cara yang dilakukan warga masyarakat untuk menentukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang menganggu mereka serta menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai.Namun, dalam hal ini tidak seluruh warga masyarakat dapat dilibatkan dalam penentuan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan.

d.      Menyusun atau mengatur kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berarti, perlunya usaha untuk menentukan prioritas.Diantara berbagai jenis masalah dan tujuan, beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan apa yang dirasakan, diyakini, dan ditanggapi oleh sebagian besar warga masyarakat.Hal-hal seperti inilah yang perlu dijadikan perhatian utama.Pada tahap ini petugas profesional dapat memberikan sumbangannya yang besar untuk proses pengungkapan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

e.       Penemuan sumber-sumber (dari dalam atau dari luar masyarakat), mencakup upaya menemukan peralatan-peralatan, orang-orang, tehnik-tehnik, bahan-bahan dan sebagainya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

f.        Mengambil tindakan-tindakan yaitu melakukan rangkaian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya.Proses ini harus mengarah pada tercapainya suatu hasil, meski hanya sebagian saja dari keseluruhan hasil yang diingankan.

g.      Memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.Ini berarti:

-          Pada saat proses berlangsung dan mengalami kemajua, warga masyarakat akan memulai memahami, menerima, dan saling bekerjasama.

-           Pada saat berlangsungnya proses penentuan dan penanggulangan masalah bersama, kelompok-kelompok bersama para pemimpinnya akan berusaha saling bekerjasama dalam kegiatan bersama, dan akan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam penanggulangan kesulitan-kesulitan dan konflik yang dihadapi masyarakat.

2.2  Tujuan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Tujuan utama metode COCD adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

2.3   Fungsi Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a. Untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat.

b. Memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-uasha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan

c.   Meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektifitas kerja dari lembaga-lembaga.

d. Meningkatkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan social.

e.   Mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan dan metode pekerjaan sosial

f.    Mengembangkan dukungan dan paertisipasi masyarakat dalam aktifitas kesejahteraan sosial

2.4   Prinsip-prinsip dalam Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a.   Keseimbangan

Mencari keseimbangan antara kebutuhan dengan sumber yang ada di masyarakat

b.   Individualisasi

      Masyarakat yg satu berbeda dgn masyarakat yg lainnya

c.   Penerimaan

      Masyarakat harus dipandang dan diterima sebagai mana adanya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mulai kegiatan/program

d.   Partisipasi

      Semua unsur masyarakat harus dilibatkan sehingga berperan aktif di dalam kegiatan

2.5   Perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Secara teoritis, PPM bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik.Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan dan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam hal memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Twelvetress membagi perspektif teoritis PPM kedalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal.Pendekatan profesional menunjukupaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi social.

Sementara berpijak pada teori Marxis, feminisme, dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka ,serta menganalisis sumber-sumber \ ketertindasannya.Sebagaimana diungkapkan oleh Payne,“This the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and power which lie behind severe deprivation”.Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai yang bermatra tradisional, netral dan teknikal.Sedangkan pendekatan radikal diberi label sebagai pendekatan yanng bermatra transformasional.

Dua perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/asumsi
Profesional (tradisional, netral, teknikal)	·         Perawatan masyarakat ·         Pengorganisasian masyarakat ·         Pembangunan masyarakat	Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat. Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (transformasional)	·         Aksi masyarakat berdasarkan kelas ·         Aksi masyarakat berdasarkan jender ·         Aksi masyarakat berdasarkan ras	·       Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat. Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, deskriminatif, dan eksporatif.

2.6   Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman (1995: 27-34), dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Approaches to community intervention”, mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang PPM:

1.      Pengembangan masyarakat lokal (PML)

2.      Perencanaan sosial (PS)

3.      Aksi sosial (AS)

Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi.Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu dengan yang lainnya.Setiap komponennnya bisa digunakan secara kombinasi dan stimultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

1.      Model  Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)

Model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktifyang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penetuan perubahan.PML adalah proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usahan penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat.Tema-tema pokok dalam model PML mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan, kepemiminan setempat, dan tujuan yang bersifat pendidikan.PML pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakatsetempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial.Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

2.      Model Perencanaan Sosial (PS)

Model ini menekan ka proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial substantif , seperti: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan dll.

Selain itu, model PS ini mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah denagn mengumpulkan atau menungkapkan fakta dan data mengenai suatu permasalahan.Kemudian, mengambil tindakan yang rasional dan mempunyai kemungkinan-kemungkin yang dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan PML, PS lebih berorientasi pada “tujuan tugas”.Sistem klien PML umumnya kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

3.      Model Aksi Sosial (AS)

Model AS ini menekankan betapa gentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah, dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung.Juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangaka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri.Dalam kaitan ini, Suharto (1996) menjelaskan tujuan dan sasaran utama AS adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan pada stuktur masyarakat melaui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of resourches) dan pengambilan keputusan (distribution of decisison making). 

2.7 Bias Pengorganisasian dan Pengembangan  Masyarakat

Pelaksanaan PPM sebaiknya didasari oleh masalah dan kebutuhan sesuia dengan karakteristik geografis, idiografi , potensi, teknologi, dan sumberdaya lokal serta pelibatan aktif masyarakat secara integral.Namun, dalam realitasnya PPM seringkali terjebak oleh bias, miskonsepsi, atau kesalahan pemikiran.PPM perlu menghindari bias ini.

Robert Chambers sebagaimana dikutip oleh Suharto (1996 :4) mengemukakan lima bias yang sering terjadi dalam pelaksanaan PPM, terutama dipedesaan: spatial bias, project bias, person bias, dry season bias,dan profesional bias.

1.      Spatial Bias

PPM seringkali hanya dilaksanakan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi seperti di daerah pinggiran kota, pinggir jalan raya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan kantor pemerintahan.

2.      Project Bias

Kebanyakan PPM dilakukan pada masyarakat yang telah menerima proyek sebelumnya, karena dipandang telah mampu dan berhasil menjalankan proyek.

3.      Person Bias

Kelompok elite dalam masyarakat, tokoh masyarakat, kaum lelaki, para penerima, dan pengguna inovasi serta orang-orang yang aktif dalam kegiatan pembangunan adalah mereka yang kerap menerima program dan berkah pembangunan.Sementara kelompok masyarakat kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap jaringan sumber-sumber yang ada.

4.      Dry Sesion Bias

Kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat umumnya mencapai puncaknya pada musim hujan.Kegagalan panen, banjir, kelaparan, masalah kesehatan diri dan terjadi pada musim sulit.

5.      Profesional Bias

Bias ini timbul terutama oleh konsepsi yang memandang bahwa kelompok masyarakat kurang beruntung sebagai kelompok lemah, memiliki pengetahuan rendah, pasif, malas, fatalis, serta ciri-ciri lain budaya kemiskinan (culture of proverty).Sementara itu para ahli, penguasa, dan pengusaha adalah raja yang memegang hegemoni dan kendali pembanguan.

6.      Physical Bias

Umumnya masyarakat hanya mengenal dan mengakui program atau proyek yang bersifat fisik, seperti pembangunan, gedung, jembatan, dll.

7.      Financial Bias

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen kerapkali dipandang sebagai bukti keberhasilan suatu progam.Fiunancial Bias disebabkan oleh kesalahan pemikiran yang membaurkan prinsip efisiensi vis a vis prinsip efektivitas sebagai tolak ukur keberhasilan proyek.

8.      Indicator Bias

Bias ini terutama berkaitan dengan aspek uncountability pada program yang berorientasi sosial.Dampak keberhasilan program sulit diukur secara langsung dan kuantitatif, serta banyaknya eksternal variabel yang terkontaminasi kedalammainstream proyek. 

BAB III

KESIMPULAN

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM) atau community organization or comunity development (COCD)  merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.Sebagai suatu kegiatan kolektif,  PPM  melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang saling bekerja sama mulai dari perancangan, pelaksanaan, samapai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut.

Untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat. Memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-uasha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan. Meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektifitas kerja dari lembaga-lembaga.

 Meningkatkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan sosial. Mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan dan metode pekerjaan social. Mengembangkan dukungan dan paertisipasi masyarakat dalam aktifitas kesejahteraan social

Prinsip-prinsip dalam Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat yaitu:

Keseimbangan, Individualisasi, Penerimaan, Partisipasi. Dan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang PPM yaitu : Pengembangan masyarakat lokal (PML), Perencanaan sosial (PS), Aksi sosial (AS).

DAFTAR PUSTAKA

Hurairah, Abu.2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat;Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.Bandung: Humaniora

Suharto, Edi.1996.Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat.Makalah ini disampaikan pada Pemebekalan Mahasiswa Peserta KKN-Subang,STKS Bandung,30 oktober 1996.